Pengawasan Desa Belum Optimal, Camat Sebulu Minta BPD dan Pemerintah Desa Tingkatkan Pelaporan
Para Camat di Kukar Saat Menghadiri Rakor Pengawasan Desa
POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUKAR: Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Sebulu dinilai masih belum berjalan optimal. Hal ini disampaikan Camat Sebulu, Edy Fachruddin, saat menghadiri kegiatan evaluasi pengawasan desa bersama jajaran pemerintah kecamatan dan perangkat desa.
Menurut Edy, masih banyak desa yang belum melaksanakan pengawasan secara maksimal, termasuk dalam hal penyampaian laporan kegiatan kepada kecamatan. Padahal, laporan tersebut sangat penting sebagai dasar evaluasi dan pelaporan camat kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), khususnya Inspektorat Daerah.
“Banyak desa, termasuk di wilayah kami, yang belum melakukan pengawasan dan penyampaian laporan kegiatan secara optimal. BPD juga banyak yang belum menyampaikan laporan kepada camat. Akibatnya, kami kesulitan memvalidasi dan mengevaluasi kegiatan desa,” ujarnya Rabu (26/11/2025).
Edy menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran perjalanan dinas serta tidak adanya honorarium bagi tim pengawas kecamatan turut menjadi kendala dalam pengawasan langsung ke lapangan. Kondisi ini membuat pihak kecamatan tidak bisa sepenuhnya memastikan apakah kegiatan berjalan sesuai administrasi atau berpotensi fiktif.
“Secara administrasi semua kegiatan memang tertandatangani, tetapi di lapangan kami tidak selalu tahu apakah kegiatan benar dijalankan. Ini menjadi beban tersendiri bagi kami di kecamatan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pengawasan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab kecamatan, tetapi juga harus melibatkan BPD dan partisipasi masyarakat setempat. Karena itu, Edy berharap setelah pertemuan ini seluruh desa dapat memperbaiki pelaksanaan pengawasan serta penyampaian laporan tepat waktu sesuai regulasi.
“BPD dan kepala desa harus melaksanakan musyawarah dan menyampaikan laporan kegiatan sesuai ketentuan waktu. Ini penting untuk memastikan tata kelola desa berjalan baik,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menegaskan bahwa pengawasan adalah bagian krusial dalam memastikan seluruh kegiatan desa berjalan sesuai tahapan, aturan, dan perencanaan.
“Pengawasan harus terus dilakukan untuk menjamin setiap kegiatan desa sesuai prosedur. Harapan kami, seluruh kepala desa rutin melaporkan kegiatan kepada BPD dan kecamatan agar berjalan baik dan transparan,” ucap Arianto.
Melalui penguatan
koordinasi dan pelaporan, diharapkan tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan
Sebulu dapat semakin akuntabel dan sesuai dengan prinsip good governance. (ADV)